Senin, 27 Februari 2017

REVITALISASI PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)



Makalah ini disampaikan pada acara ORASI ILMIAH: Senat Terbuka dan Wisuda STAI Bani Saleh Bekasi, Gedung al-Muhajirin, 29 febuari 2016
Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed [1]


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati:
Koordinator Kopertais wilayah I DKI Jakarta
Ketua Pembina dan Pengurus  Yayasan Bani Saleh
Ketua  dan Para Wakil Ketua STAI, STMIK dan STIKES Bani Saleh
Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Jurusan, Kepala sekolah, Dosen, Guru dan seluruh Karyawan di lingkungan Yayasan Bani Saleh.
Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan dan Seluruh mahasiswa,
Para Orangtua wali dan tamu  undangan/Hadirin/Hadirat yang berbahagia.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan kenikmatan serta kekuatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini dalam acara wisuda STAI Bani Saleh. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan ummat dan guru sejati Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, tabi’in hingga umatnya sampai akhir zaman serta kita berusaha istomah mengikuti ajarandan sunnahnya.
Ucapan terima kasih yang mendalam kepada pimpinan STAI Bani Saleh  dan Yayasan Bani Saleh  yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk berdiri di mimbar terhormat ini dan di hadapan hadirin yang dimuliakan Allah swt. dalam rangka menyampaikan orasi ilmiah dalam acara wisuda STAI Bani Saleh.
Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan permasalahan yang selalu menarik untuk menjadi bahan kajian, baik dalam konteks ilmiah-idiologis maupun dalam tataran praktis, yakni tentang: Revitalisasi Pendidikan  Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) [2]
 Hadirin yang Saya Hormati,
Pendidikan yang bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa adalah suatu keniscayaan. Melalui pendidikan bermutu dapat dilahirkan dari sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu row input proses pembangunan bangsa. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Dalam konteks bangsa Indonesia,  landasan Yuridis Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa “….kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”. Merujuk kepada petikan pembukaan UUD 1945 tersebut, jelas bahwa salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pembangunan sektor pendidikan, oleh sebab itu, pendidikan merupakan pilar strategis yang tidak bisa tergantikan oleh sektor manapun dan sudah menjadi komitmen nasional sejak negara ini berdiri, sehingga isu pendidikan selalu menarik untuk dikaji dan dikembangkan. Barizi mengungkapkan bahwa di era globalisasi ini, pendidikan masih dianggap sebagai kekuatan utama dalam komunitas sosial untuk mengimbangi laju perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) [3].
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Pada 7 Januari 1984, Brunei Darussalam turut berpartisipasi ASEAN dan diikuti pula oleh Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997 serta Kamboja pada 30 April 1999. Hingga hari ini, sepuluh negara menjadi anggota ASEAN. Salah satu tujuan Deklarasi ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di kawasan Asia Tenggara melalui usaha sama dalam semangat persamaan dan kemitraan. Selain itu, ASEAN juga bermaksud untuk memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, teknis dan administrasi.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah tujuan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan integrasi ekonomi regional pada tahun 2015. MEA memiliki beberapa tujuan utama seperti menciptakan pasar tunggal dan negara berbasis produksi, menjadi wilayah ekonomi yang sangat kompetitif dan daerah yang memiliki pembangunan ekonomi yang adil serta terintegrasi ke arah ekonomi global. Selain itu, MEA juga turut bekerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas, pengakuan kualifikasi profesional serta meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk memajukan negara-negara anggota ASEAN.
Singkatnya, MEA berupaya untuk mengubah ASEAN menjadi satu wilayah yang memiliki pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal yang bebas (Rencana Aksi Masyarakat Ekonomi ASEAN). Pelaksanaan MEA pada yang sedang berlangsung ini,  diperkirakan akan meningkatkan aliran lulusan universitas regional di antara negara-negara ASEAN. Misalnya para lulusan dari negara Thailand dapat mencari pekerjaan di mana-mana negara ASEAN dan sebaliknya.

PERANAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ASEAN
Sampai kini, negara-negara ASEAN masih mementingkan pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci pembangunan negara untuk memasuki era ekonomi yang berbasis pengetahuan dan lingkungan pasar global. Negara-negara ASEAN ini percaya bahwa perkembangan ekonomi mereka menghadapi tantangan baru dimana kepentingan ilmu pengetahuan dan revolusi Information Communication Technologies (ICT) menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada masa sekarang kini. Pendidikan tinggi dianggap sebagai hak asasi manusia dan semua masyarakat ASEAN berhak mendapat pelajaran di bawah satu kebijakan umum yaitu Kualitas dan Ekuitas dalam pendidikan untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Dari aspek Pendidikan Tinggi, tujuan yang lebih luas dan strategis untuk memastikan integrasi pendidikan dalam pembangunan ASEAN diberi prioritas. Fokus utama pendidikan di kalangan negara-negara ASEAN adalah untuk memajukan dan mengutamakan aspek pendidikan dan fokus dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mencapai akses universal dalam pendidikan sekolah dasar, mempromosikan pendidikan dan pengembangan anak usia dini serta meningkatkan kesadaran kepada pemuda melalui pendidikan dan kegiatan untuk membangun identitas ASEAN yang berbasis persahabatan dan kerjasama.
Pendidikan tinggi mempunyai peran yang penting dalam mencapai visi yang ditetapkan khususnya dalam merintis pasar tenaga kerja gratis. Sistem pendidikan tinggi di antara negara-negara ASEAN perlu diperkuat demi mengharmonisasikan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Institusi pendidikan tinggi telah menciptakan mekanisme akreditasi yaitu Akreditasi Asia Pasifik dan Komisi Sertifikasi (APACC) yang mampu menyelaraskan sistem pendidikan dan sistem pelatihan yang melibatkan seluruh wilayah ASEAN. Sistem ini berperan untuk mengakui dan mengesahkan lembaga Technical and Vocational Education (TVET) melalui kerangka kerja yang berkualitas yang mampu mengelola mobilitas tenaga kerja di kalangan negara-negara ASEAN.
Kekurangan tenaga kerja terampil di kalangan negara-negara kawasan Asia Pasifik merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial di mana institusi pendidikan tinggi memainkan peran yang penting dalam meyelesaikan masalah ini. Negara-negara Asia harus meningkatkan kualitas sistem pendidikan untuk melahirkan lebih banyak lulusan yang terampil untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini. Institusi pendidikan tinggi juga harus memberi lebih menekankan pendidikan teknik dan kejuruan demi mengatasi masalah lulusan yang kurang berkepasaran akibat ketiadaan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Institusi pendidikan tinggi juga harus menciptakan lebih banyak pertandingan berbentuk keterampilan seperti 'ASEAN Skills Competition' demi meningkatkan pengembangan tenaga kerja yang akan turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja di negara-negara ASEAN.
Peran lembaga pendidikan tinggi di negara-negara ASEAN mencakup satu aspek yang sangat besar di mana sistem pendidikan harus diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan ekonomi saat ini demi menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan terampil. Status pendidikan di negara-negara ASEAN ini kini sedang dikaji oleh South East Asian Minister of Educational Organisation Regional Centre for Higher Education and Development (SEAMEO RIHED) dan Jaringan Universitas ASEAN (AUN) untuk mewujudkan satu jaringan pendidikan yang terdiri atas  Menteri-Menteri Pendidikan Negara ASEAN yang khusus menangani kerjasama regional antara negara ASEAN dalam bidang pendidikan tinggi seperti contoh  kerjasama ini mahasiswa yang mengikuti kuliah satu semester disalah satu negara Asean seperti, mahasiswa Indonesia belajar satu semester di Singapore, dan satu semester di Thailand atau satu semester di Filiphina, maka masing-masing kredit transfer mahasiswa akan diakui meski dari lain Negara dan diakui ijazahnya[4].
PERKEMBANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI DI NEGARA-NEGARA ASEAN
Sistem pendidikan di negara-negara ASEAN berbeda di antara satu sama lain dimana setiap lembaga pendidikan tinggi memiliki sistem pendidikan nasional yang memiliki identitas yang khas sesuai kebutuhan dan kondisi saat negara tersebut yang dikelola oleh Departemen Pendidikan masing-masing. Perkembangan sistem pendidikan tinggi negara-negara ini berada pada tingkat yang berbeda antara satu sama lain. Indonesia memiliki empat jenis lembaga pendidikan tinggi seperti akademik, politeknik, sekolah tinggi serta lembaga dan universitas. Indonesia menggunakan sistem informasi atau 'database' di mana setiap lembaga pendidikan tinggi akan mengirim laporan secara online pada setiap pangkalan data  ke sistem data nasional. Ini memungkinkan tugas-tugas pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mudah.
Negara Brunei pula memiliki tiga jenis lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan sertifikat, diploma dan sarjana. Salah satu sistem yang diperkenalkan di Indonesia adalah pengenalan 'Discover Year' dimana setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti program berbasis komunitas atau pengalaman internasional di luar lembaga pendidikan mereka untuk satu semester. Ini memberi kesempatan kepada siswa-siswa tersebut untuk memulai bisnis baru jika pelatihan praktis selama satu semester itu dilakukan dengan perusahaan atau instansi tertentu.
Malaysia pula memiliki dua jenis intitusi pendidikan tinggi yaitu lembaga yang melibatkan universitas, politeknik, Pendidikan tinggi dan akademi sementara lembaga swasta pula terdiri dari universitas swasta, Koleg/kampus swasta dan kampus universitas luar negeri. Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat Rencana Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) dalam usaha mencapai aspirasi negara di mana rencana ini menjadi penyumbang utama untuk pengembangan modal sosial dan ekonomi negara untuk membantu negara bersaing dalam pasar kerja dan menciptakan generasi yang terampil sesuai dengan kebutuhan pasar modal insan saat.
Negara Myanmar pula memiliki misi untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu melahirkan lebih banyak masyarakat berpengetahuan yang mampu menghadapi tantangan pendidikan pada masa kini. Satu sistem pentaksiran baru telah diciptakan untuk membantu mengidentifikasi tingkat pengetahuan, kreativitas dan kemampuan menganalisis siswa. Myanmar juga turut menitikberatkan lebih banyak kegiatan penelitian dilakukan di tingkat pendidikan tinggi dan tidak hanya mengutamakan pengetahuan teori dan ujian saja. Berbeda dengan Myanmar, Vietnam pula mulai melakukan berbagai reformasi khususnya dari aspek peningkatan mutu program pendidikan dan teknik pengajaran, pengembangan tenaga pengajar dan memperbanyak penelitian.
Thailand pula memberi pemberatan dalam penghasilan lebih banyak anak didik yang mampu bersaing dalam pasar internasional. Keberadaan 'Cooperative Education' dan 'Work Integrated Learning for New Generation workforce' menjadi jembatan penghubung di antara institusi pendidikan tinggi dan pasar kerja negara Thailand. Sementara, Singapura berpegang kepada kebijakan pendidikan bertaraf internasional dalam membentuk sistem pendidikan mereka. Singapura mengundang lebih banyak universitas internasional untuk membuka lebih banyak kampus di negara mereka. Sistem pendidikan di negara Cambodia pula hanya berusia 30 tahun dan masih baru dibandingkan dengan negara-negara lain dan memiliki pengaruh negara Perancis, Soviet dan Vietnam[5] (Nor Aishah Buang, 2015).
PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS
Pendidikan yang berkualitas merupakan hal terpenting yang perlu disadari, sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan (Mutofin,1996: 24). Namun demikian, mutu pendidikan dan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) di negara kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, terlebih jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Padahal, dengan adanya akselerasi arus globalisasi dan semakin terbukanya pasar dunia saat ini, Indonesia dihadapkan pada persaingan yang semakin luas dan ketat.
Ketidakmampuan Indonesia dalam meningkatkan daya saing SDM secara nasional melalui pendidikan bermutu, menyebabkan semakin terpuruknya posisi Indonesia dalam kancah persaingan global. Menurut catatan UNDP tahun 2006, Human Development Index (HDI) Indonesia hanya menduduki ranking 69 dari 104 negara.  Adapun tahun 2007, menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 177 negara. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga kependudukan dunia/UNDP  tersebut menempatkan Indonesia di posisi yang jauh lebih rendah dari Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, bahkan Laos. Sementara berdasarkan Global Competitiveness Indeks tahun 2008 menurut sumber Bank Dunia 2009, Indonesia berada di peringkat 54 dari 134 negara. Posisi ini masih di bawah lima negara ASEAN yang disebut di atas. Untuk wilayah Asia, macan Asia Taiwan dan Singapore menempati urutan ke-5 dan 6. Sedangkan Jepang  pada urutan ke-12. Sementara China dan India berada pada rangking 49 dan 50. Pada periode yang sama, kualitas sistem pendidikan Indonesia juga berada pada peringkat 23.
Kualitas SDM dan daya saing bangsa erat kaitannya dengan kualitas pendidikan nasional, sehingga untuk memperbaiki kondisi tersebut harus dijawab dengan meningkatnya mutu pendidikan dan profesionalisme pengelola pendidikan (tenaga kependidikan, khususnya guru dan dosen), serta profesionalisme LPTK yang melahirkan tenaga pendidik dan kependidikan.
Dalam menghadapi  MEA ini, tidak memberikan tawaran lain bagi Indonesia selain harus menghadapinya baik dalam kondisi siap atau tidak siap. Hal ini menuntut perhatian dari semua sektor terlebih sektor pendidikan yang menempati garda terdepan upaya pembangunan SDM Indonesia. Pemberlakuan MEA menjadi momentum yang baik untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada sektor pendidikan Indonesia agar mampu menghasilkan SDM yang memiliki daya saing tinggi.
TANTANGAN, HARAPAN DAN KEBIJAKAN
Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Bangsa Indonesia seyogyanya optimis dan  tentunya  harus dijadikan momentum dan peluang emas untuk membangkitkan dan memajukan berbagai sektor pembangunan infrastruktur, memajukan ekonomi, keamanan, pendidikan dan sosial budaya,  dalam menyongsong masa Masyarakat Ekonomi ASEAN,

Indonesia adalah negara terkaya di dunia, hal ini dapat dilihat dari Sumber Daya Alam nya yang melimpah ruah yang hampir semuanya masuk dalam “10 besar dunia” (Jangkung Raharjo, 28 Oktober 2014). Dengan sumber daya alam tersebut seharusnya Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lainnya dengan harapan supaya dapat memanfaatkan peluang terutama dengan menyiapkan lulusan yang siap mengisi pasar kerja di kawasan ASEAN[6], maka Pendidikan Tinggi perlu melakukan revitalisasi diri dan seyogyanya  mampu  berdiri di garda terdepan dan harus terus memacu diri untuk pengembangan pendidikan di tanah air yang tentunya diharapkan memiliki Pendidikan tingginya yang berkualitas dan berdaya saing dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.

1.      Tantangan dan Solusi bagi Pendidikan tinggi dalam menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
a.       Adanya keterbatasan  akses pendidikan tinggi dan mahalnya biaya pendidikan[7], maka solusi Pemerintah memberikan jaminan pendidikan dan sangatlah wajar jika ada ide Jaminan Pendidikan Nasional (Jamdiknas), yang menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jaminan pendidikan gratis dan berkualitas hingga sarjana (S1) kepada seluruh anak Indonesia.[8] dan argumen tersebut bahwa jika alokasi anggaran pendidikan nasional yang mencapai Rp 371 trilyun ditambah APBD dan alih subsidi BBM maka alokasi anggaran tersebut dianggap cukup untuk menyelenggarakan Jamdiknas[9] dan Pendidikan tinggi berusaha mencari bantuan beasiswa bail melalui lembaga pemerintah, swasta, donatur atau CSR (Corporate Social Responsibility) yang merupakan  perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, paling tidak pendidikan tinggi mempunyai amal usaha sendiri sendiri seperti Super Market, Rumah sakit dan lain sebagainya.

b.      Kurangnya penguasaan bahasa Asing, termasuk bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi Internasional, walaupun Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa ASEAN. bahasa Inggris sebagai alat komunikasi dalam menghadapi Pasar bebas Asean  walaupun sudah diajarkan mulai dari pendidikan dasar sampai Pendidikan tinggi bahkan ada kursusnya, namun minat dan kemampuan generasi masih kurang untuk berusaha menguasai bahasa Asing,  hal ini  bukan  bermaksud “membunuh” eksistensi bahasa Indonesia, akan tetapi pada saat ini bahasa Inggris sangat instrumental untuk meningkatkan mutu pendidikan[10], maka Pendidikan Tinggi dituntut agar mahasiswa dan alumninya memililki kemampuan berbahasa dengan memberikan pelayanan berupa sarana prasarana, aturan, materi ajar yang memadai khususnya dalam meningkatkan kemampuan berbahasa.

c.       Permasalahan yang lain adalah kemudahan dalam pengurusan visa kerja negara ASEAN sehingga anggota ASEAN dengan mudah bisa bekerja dan bersaing dengan bangsa Indonesia sendiri, sehingga ini  merupakan tantangan bagi Pendidikan tinggi yang  belum mapan sebab akan terjadi persaingan tenaga kerja, maka Pendidikan tinggi harus menyiapkan sumber daya manusia atau alumni  yang memiliki keilmuan, kompeten, profesional  dan memiliki skill yang handal sesuai dengan kebutuhan.

d.      Tingginya jumlah pengangguran intelektual, semakin tinggi pendidikan semakin rendah minat berwirausaha; para sarjana tidak dapat lagi hanya mengandalkan ijazah untuk mencari kerja. Para sarjana juga harus memiliki kompetensi dan keterampilan kerja dalam bentuk hard skill maupun soft skill yang baik agar terserap pasar kerja dengan cepat sebagaimana data dari Peluang kaum muda berpendidikan di Indonesia untuk menganggur lebih besar dibandingkan yang kurang berpendidikan. Meskipun demikian, kaum muda dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung mencari pekerjaan secara aktif, dan ini mungkin terkait dengan lebih besarnya kemungkinan mereka untuk memenuhi kriteria lowongan pekerjaan yang ditetapkan pengusaha di masa mendatang. Sebagai perbandingan, pada Februari 2015 sekitar 17,9 persen kaum muda yang menganggur menyatakan bahwa mereka sudah putus asa mencari pekerjaan sehingga mereka dianggap sebagai pencari kerja yang sudah putus asa. Sebagian besar penganggur terbuka yang putus asa memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan tingkat Pertama (SLTP) atau lebih rendah, dan ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan bagi kalangan penduduk pengangguran. Secara umum, situasi ini menegaskan pentingnya upaya untuk menunda masuknya kaum muda ke dalam pasar tenaga kerja dan mendukung partisipasi mereka dalam dunia pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja[11].

e.       Sumber daya manusia (SDM) yang belum mumpuni solusinya berusaha  menjadikan alumni sebagai   tenaga kerja dengan memiliki  kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang tinggi, sebenarnya Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),  ini akan menjadi peluang untuk melakukan ekspansi tenaga kerja ke negara ASEAN lainnya, maka peran Sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan dalam menghasilkan produk yang berkualitas.  SDM menjadi satu sektor jasa yang menjadi objek dalam pasar tunggal ASEAN. Tenaga kerja ahli dan terampil akan memperoleh akses bebas mencari dan memasuki lapangan kerja dalam kawasan negara-negara ASEAN oleh sebab itu, perlu upaya yang sistematis dilakukan oleh pendidikan tinggi untuk meningktkan kualitas SDM dengan cara adanya keselarasan arah kegiatan dan topik tujuan  Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna: masyarakat dan industri.

f.       Belum Terpenuhinya 8 Standar nasional Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, maka sumber daya pengelola pendidikan bukan hanya seorang guru / dosen atau kepala sekolah/Kampus, melainkan semua sumber daya yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan suatu satuan pendidikan. rendahnya mutu dari SDM pengelola pendidikan secara praktis tentu dapat menghambat keberlangsungan proses pendidikan yang berkualitas apalagi persaingan yang ketat dengan masuknya sekolah atau kampus ASEAN ke Indonesia, seperti contoh Kampus UKM Malaysia akan membuka kampus di Padang dan Riau, sehingga adaptasi dan sinkronisasi terhadap berbagai program peningkatan kualitas pendidikan juga akan berjalan lamban[12]. untuk itu perlunya konsentrasi dan maksimal dalam pengelolaan pendidikan sebab menyangkut dengan kerjasama negara ASEAN contohnya  dalam pertukaran siswa dan  mahasiswa,  kualitas alumni, kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, jenjang akademik, bantuan beasiswa atau sarana  prasarana yang sesungguhnya telah dipersiapkan oleh pemerintah atau donatur / CSR dan lain sebagainya, hal ini sesuai dengan regulasi pengelolaan pendidikan yang mengacu pada UU no.20/2003 dan PP no 19/2005 tentang Standar nasional Pendidikan yang dalam pasal 49 tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan satuan pendidikan tinggi menerapkan pola otonomi perguruan tinggi yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana,  Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan Pendidikan.

a.       Kurangnya jejaring Pendidikan  Tinggi dengan dunia usaha dan pemerintah dan negara ASEAN, maka solusinya Pendidikan Tinggi harus melakukan kerjasama dalam berbagai hal yang terkait materi ajar atau kurikulum dapat mengembangkan model-model pembelajaran yang efektif, inovatif, dan relevan sehingga sesuai apa yang didapatkan di pendidikan tinggi bermanfaat bagi dunia usaha.

b.      Masih kurangnya penelitian berbasis inovasi yang dapat dikembangkan menjadi bisnis baru, dengan ini diharapkan pendidikan tinggi memiliki anggaran penelitian sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, dengan demikian akan timbul ide baru dalam bentuk produk atau jasa.

c.       Perlu dilakukan sinergi antara perguruan tinggi serta lembaga pelatihan vokasional, agar apa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan benar-benar sesuai dengan yang diperlukan oleh pasar tenaga kerja. Hal ini akan mengurangi angka pengangguran, karena begitu lulus dari perguruan tinggi langsung diserap oleh pasar.
 Perguruan tinggi bisa menjadi pusat dan sekaligus penggerak inovasi dan aplikasi teknologi, serta sekaligus entrepreneurship dan technopreneurship. Perguruan tinggi bisa berinisiatif untuk mendorong kewirausahaan para mahasiwa, bekerja sama dengan pihak ketiga, atau juga perusahaan milik negara, untuk mendorong mereka berani merintis usaha baru
.Sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi sendiri, harus pula meningkatkankesiapan dan daya saingnya karena akan ada kompetisi dengan negara-negara ASEAN yang lain. Ingat, pendidikan-pun sebagai sektor jasa harus benar-benar berkualitas dan berdaya saing
2.      Peran Pemerintah dan Pendidikan Tinggi
Peran Pemerintah Indonesia melalui Pendidikan Tinggi hendaknya mempersiapkan segala hal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) antara  lain :
a.         Berusaha tetap  memberi kesempatan untuk  bagi generasi bangsa ini dalam meningkatan ilmu pengetahuan, skill dan teknologi sehingga dapat melahirkan  tenaga kerja yang handal dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut, disertai dengan pembekalan mental kewirausahaan secara dini. Di mana persaingan akan semakin ketat dan tinggi. Perusahaan akan mencari karyawan atau tenaga kerja yang benar benar bukan hanya berpengalaman, namun juga akan mencari tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang lengkap selain dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya.

b.         Diharapkan mempersiapkan pelaku usaha yang tangguh mengglobal baik kuantitas maupun kualitasnya dengan kurikulum Pendidikan yang bermanfaat dan merubah struktur pendidikan ke arah yang lebih profesional berikut akses pendukung lainnya, seperti infrastruktur dasar maupun infrastruktur strategis serta membentuk prilaku pasar yang berkearifan lokal.

c.         Tetap  meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi dengan memiliki kompetensi tersertifikasi dan professional dengan melakukan pembelajaran yang dikembangkan dari setiap program dan jenjang harus juga terintegrasi dengan dunia kerja yang berkaitan sehingga Pendidikan Tinggi dapat mengembangkan kolaborasi ngdean banyak industri dengan banyak model.

d.        Mendukung  inovasi dan produktivitas lebih menuntut untuk dikembangkan daripada hanya sekadar membanggakan kekayaan alam tapi tidak mengolahnya dengan bijaksana maka perlu manajer yang professional  dan mempunyai tata kelola yang baik dan benar.

e.         Terus melanjutkan  program beasiswa dalam pengiriman mahasiswa ke luar negeri dengan  memiliki target capaian penambahan jumlah magister dan doktor secara nasional mampun Internasional dalam meningkatkan kualiats sumber daya manusia, dalam hal ini Kementrian Agama dan Kementrian Ristek dan pendidikan  Tinggi sudah melaksanakan Program tersebut.

f.          Memberikan fasiliats dan sarana prasarana serta  Laboratorium dengan maksimal, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan  dan teknologi, seperti  pengujian, laboratorium juga dituntut untuk memberikan jaminan mutu pengujian kepada customer, di samping metodenya harus tervalidasi, terakreditasi ISO 17025:2005, menggunakan teknologi terkini dan laboratorium juga dituntut untuk mengikuti uji profisiensi secara berkala agar kompetensi laboratorium dapat terjaga mutunya sehingga Laboratorium harus dapat memberikan nilai pengujian yang benar dan dapat diterima atau diakui oleh pasar internasional dan pelaku industri dapat mengontrol mutu produknya dengan melihat hasil dari nilai pengujian.

g.         Memperthankan dan berusaha  mampu membuat produk baru  yang ada  agar  dikemas dengan cara yang berbeda. Ini menjadi penting dilakukan, seperti contoh batik, tas etnik Aceh, ataupun kekhasan lain yang dimiliki oleh bangsa  Indonesia dapat dipertahankan.

h.         Tetap melakukan peningkatan sistim pelayanan yang akan memberikan informasi tentang perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara secara berkala dan juga menyediakan sistim online dan terintegrasi yang dapat  mempermudah segala hal yang berkaitan dengan dunia usaha, pekerjaan, bisnis dan lain lainnya. Sistim online dan terintegrasi ini yang belum maksimal di miliki oleh negara Indonesia agar informasi yang berhubungan dengan bisnis di negara tersebut tersedia secara lengkap dan bisa di akses secara global baik oleh penduduk lokal dan para pengusaha serta investor yang akan membuka bisnis di negara tersebut[13].

i.           Pemerintah memberikan kesempatan kepada Pendidikan Tinggi untuk mengolah  pendidikan atau program studi yang kurikulumnya berorientasi pada dunia kerja, namun bukan bermakna kurikulum sangat penting sebab permasalahan pendidikan bukan terletak pada kurikulumnya yang paling penting, tetapi terletak pada sumber manusia perlaksanaan. Berapa kalipun sering kurikulum diubah, tetapi bila tidak diikuti peningkatan sumber manusia maka perubahan kurikulum tersebut tidak akan mencapai hasil dan perubahan yang baik[14].

j.           Pemerintah Indonesia dan perguruan tinggi harus melakukan Indonesia Incorporated, maksudnya, bekerja sama dengan dunia pendidikan dan industri harus bersatu menghadapi MEA. Sekedar untuk diketahui BNSP baru melisensi sekitar 150 LSP. Hingga  sampai 2019 harus melisensi sekitar 450 lagi dari target 2019 sekitar 450 LSP. Selain memberikan sertifikasi pada tenaga kerja, pemerintah juga tetap berkomitmen akan melisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) agar bisa mencetak lebih banyak lagi tenaga kerja yang tersertifikasi.
Dari Penjelasan di atas, harapannya Pemerintah bekerjasama dengan pendidikan tinggi harus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan yang dimulai dengan cara membangun kepercayaan / image / citra baik dosen maupun karyawannya kepada masyarakat, adanya tata kelola institusi yang disiplin, tranfaran dan accountable serta pemimpin yang profesional dan selain itu harus memberikan perhatian terhadap peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga kerjanya yang memiliki kualitas dan diakui oleh Negara ASEAN serta melakukan revitalisasi kebijakan pendidikan yang kemudian dapat mendukung ide penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bila perlu gratis hingga tingkat Pendidikan tinggi.
Kesimpulan
Berdasarkan paparan di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa dalam menghadapi  pasar bebas ASEAN,  Indonesia  harus optimis dan dapat dijadikan momentum dan peluang emas untuk membangkitkan dan memajukan berbagai sektor khususnya  pendidikan maka Pendidikan tinggi mempunyai peran paling strategis dalam menentukan pembangunan dan kemajuan bangsa dengan segera mengaktifkan sinergi dalam satu kesatuan, visi, misi dan tujuan bersama dalam menghadapi Pasar Bebas Asean sehingga diharapkan  Pendidikan Tinggi sadar bahwa  tuntutan persaingan sumber daya manusia maka langkah yang dilakukan adalah  bukan sekedar sosialisasi, namun lebih diharapkan untuk memetakan persoalan yang menyebabkan rendahnya daya saing dan langkah antisipatif mengatasinya sehingga sumber daya manusia dari Pendidikan tinggi betul-betul dapat memenuhi kebutuhan bagi negara ASEAN
Ada harapan-harapan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan  pendidikan Tinggi dapat  membantu dana, sarana prasarana dan memberikan beasiswa kepada Pendidikan tinggi  untuk mendukung kuantitas dan kualitas pendidikan. Selain itu, juga perlu mendorong serta mempermudah supaya kemitraan di antara institusi pendidikan di dalam negeri dan luar negeri bisa terjalin dengan baik guna mendukung kemajuan sistem pendidikan Indonesia dan menjadi fasilitator dalam kerjasama antar Lembaga Pendidikan Tinggi  seperti studi banding sehingga mampu menularkan dan mentransfer pengalaman pengelolaannya yang lebih rendah status akreditasinya misalnya sehingga  dapat saling membantu dalam hal manajemen maupun sumber daya manusianya seperti kekurangan dosen,  terbatasnya sarana prasarana, kualitas dosen, rendahnya publikasi ilmiah, dan penelitian, pengabdian mansyarakat dan lainnya sehingga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia menjadi berkualitas dan lebih baik dari negara-negara ASEAN lainnya. .
DAFTAR PUSTAKA


Adhe Nuansa Wibisono, Dilema AEC 2015 dan Reformasi Pendidikan Indonesia,  peneliti 

       ASEAN di The Habibie Center Republika, 28 April 2014

 

Barizi A, 2009, Menjadi Guru Unggul, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Antara News, 30 April 2014

Jangkung Raharjo, 2014, Peningkatan Peran perguruan tinggi dalam menghasilkan Technopreneur Muda Kreatif Secara Berkelanjutan, Techno Park Bandung.

M. Ihsan Dacholfany, 2015, Seminar Internasional, Kesiapan Perguruan tinggi Dalam menghadapi Masyarakat ekonomi ASEAN, STAIN Jurai Siwo Lampung.

M. Ihsan Dacholfany, 2013, Prosiding: Seminar Nasional, Peran Pendidikan Tinggi dalam Tajdid Ilmu dan Peradaban : Revitalisasi Pendidikang Tinggi Dalam membangun Ilmu dan Peradaban, Universitas Muhammadiyah Metro

M. Ihsan Dacholfany, 2013, Prosiding: Seminar Nasional: Peran Pendidikan Tinggi dalam Tajdid Ilmu dan Peradaban : Revitalisasi Pendidikang Tinggi Dalam membangun Ilmu dan Peradaban, UM Metro.

M.Ihsan Dacholfany, 2014,  Seminar Nasional:  Tantangan dan harapan Pendidikan Tinggi Yang Berdaya Saing,  UM Metro.

M.Ihsan Dacholfany,  2015, Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama Melayu Nusantara (PAnTUMN 2015): Kontribusi Pemikiran dan Perjuangan imama Zarkasyi dalam memajukan lembaga Pendidiikan, Malaysia.

Nor Aishah Buang, 2015,  Peran Institusi Pendidikan tinggi menghadapi masyakat Ekononomi ASEAN, STAIN Jurai Siwo Metro.

Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2014 - 2015: Memperkuat daya saing dan produktivitas melalui pekerjaan layak/Kantor  Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO.

http: Ria Anggriasari UNS, /triananur.wordpress.com),

http://formatnews, Transfer Kridit mahasiswa antara negara Negara ASEAN diakui,

www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com, Wibowo dan Asmaul Husna, 



[1] Pimpinan Pascasarjana UM Metro dan dosen STAIN Metro Lampung, HP/WA: 081213022488.
[2] Makalah ini disampaikan pada acara Wisuda STAI Bani Saleh Bekasi, Gedung al-Azhar, 29 febuari 2016
[3] Barizi A, 2009, Menjadi Guru Unggul, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, h.129

[4] http://formatnews, Transfer Kridit mahasiswa antara negara Negara ASEAN diakui, diakses tanggal 4 Januari 2016.
[5] Nor Aishah Buang, Seminar Internasional, 2015 Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Melalui Harmonisasi Bidang   Pendidikan, Ekonomi dan Hukum Menuju Kesejahteraan Masyarakat” , h.8
[6]  Jangkung Raharjo, 2014, Peningkatan Peran perguruan tinggi dalam menghasilkan Technopreneur Muda Kreatif Secara Berkelanjutan, Techno Park Bandung,  h.14
[7] M. Ihsan Dacholfany, 2015, Seminar Internasional, Kesiapan Perguruan tinggi Dalam menghadapi Masyarakat ekonomi ASEAN, h.7.  .

[8] Adhe Nuansa Wibisono, Dilema AEC 2015 dan Reformasi Pendidikan Indonesia,  peneliti ASEAN The Habibie Center Republika, 28 April 2014

[9] Antara News, 30 April 2014
[10] M. Ihsan Dacholfany, 2013, Prosiding : Seminar Nasional, Peran Pendidikan Tinggi dalam Tajdid Ilmu dan Peradaban : Revitalisasi Pendidikang Tinggi Dalam membangun Ilmu dan Peradaban, h.57.
[11] Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2014 - 2015: Memperkuat daya saing dan produktivitas melalui pekerjaan layak/Kantor  Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO, h.34
[12] Ria Anggriasari UNS, /triananur.wordpress.com), diakses tanggal 2 Febuari 2016.
[13]  M.Ihsan Dacholfany,  Seminar Nasional:  Tantangan dan harapan Pendidikan Tinggi Yang Berdaya Saing,  UM Metro, 15November  2014
[14] M.Ihsan Dacholfany,  Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama Melayu Nusantara (PAnTUMN 2015): Kontribusi Pemikiran dan Perjuangan imama Zarkasyi dalam memajukan lembaga Pendidiikan, Malaysia, 28 April 2015


Tidak ada komentar:

Posting Komentar