Makalah
ini disampaikan pada acara ORASI ILMIAH: Senat Terbuka dan Wisuda STAI Bani Saleh Bekasi,
Gedung al-Muhajirin, 29 febuari 2016
Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed [1]
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Yang saya hormati:
Koordinator
Kopertais wilayah I DKI Jakarta
Ketua Pembina dan
Pengurus Yayasan Bani Saleh
Ketua dan Para Wakil Ketua STAI, STMIK dan STIKES Bani Saleh
Ketua Jurusan/Ketua Program
Studi/Sekretaris Jurusan, Kepala sekolah,
Dosen, Guru dan seluruh
Karyawan di
lingkungan Yayasan Bani Saleh.
Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan dan
Seluruh mahasiswa,
Para Orangtua wali
dan tamu undangan/Hadirin/Hadirat
yang berbahagia.
Marilah kita senantiasa memanjatkan
puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan kenikmatan serta
kekuatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini
dalam acara wisuda STAI Bani Saleh. Shalawat
dan salam semoga tetap tercurah kepada
suri tauladan ummat dan guru sejati Nabi
Muhammad saw, keluarga, sahabat, tabi’in hingga umatnya sampai akhir zaman serta kita berusaha istomah mengikuti
ajarandan sunnahnya.
Ucapan terima kasih yang mendalam
kepada pimpinan STAI Bani Saleh dan Yayasan
Bani Saleh yang telah memberikan
kehormatan kepada saya untuk berdiri di mimbar terhormat ini dan di hadapan hadirin
yang dimuliakan Allah swt. dalam rangka menyampaikan orasi ilmiah dalam acara
wisuda STAI Bani Saleh.
Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk
menyampaikan permasalahan yang selalu menarik untuk menjadi bahan kajian, baik
dalam konteks ilmiah-idiologis maupun dalam tataran praktis, yakni tentang:
Revitalisasi Pendidikan Dalam Menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) [2]
Hadirin
yang Saya Hormati,
Pendidikan yang bermutu dalam
pembangunan sebuah bangsa adalah suatu keniscayaan. Melalui pendidikan bermutu
dapat dilahirkan dari sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
sebagai salah satu row input proses pembangunan bangsa. Tanpa pendidikan
yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud
dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi
mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Dalam konteks bangsa Indonesia, landasan Yuridis
Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa “….kemudian dari pada
itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi
segenap bangsa Indonesia, dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa…”. Merujuk kepada petikan pembukaan UUD 1945 tersebut, jelas
bahwa salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya
pembangunan sektor pendidikan, oleh sebab itu,
pendidikan merupakan pilar strategis yang tidak bisa tergantikan oleh sektor
manapun dan sudah menjadi komitmen nasional sejak negara ini berdiri, sehingga
isu pendidikan selalu menarik untuk dikaji dan dikembangkan. Barizi
mengungkapkan bahwa di era globalisasi ini, pendidikan masih dianggap sebagai
kekuatan utama dalam komunitas sosial untuk mengimbangi laju perkembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) [3].
MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN (MEA)
Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di
Bangkok, Thailand melalui Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) yang ditandatangani
oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Pada 7 Januari
1984, Brunei Darussalam turut berpartisipasi ASEAN dan diikuti pula oleh
Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997 serta Kamboja
pada 30 April 1999. Hingga hari ini, sepuluh negara menjadi anggota ASEAN.
Salah satu tujuan Deklarasi ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,
kemajuan sosial dan pembangunan budaya di kawasan Asia Tenggara melalui usaha
sama dalam semangat persamaan dan kemitraan. Selain itu, ASEAN juga bermaksud
untuk memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan penelitian
dalam bidang pendidikan, teknis dan administrasi.
Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) adalah tujuan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan
integrasi ekonomi regional pada tahun 2015. MEA memiliki beberapa tujuan utama
seperti menciptakan pasar tunggal dan negara berbasis produksi, menjadi wilayah
ekonomi yang sangat kompetitif dan daerah yang memiliki pembangunan ekonomi
yang adil serta terintegrasi ke arah ekonomi global. Selain itu, MEA juga turut
bekerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas,
pengakuan kualifikasi profesional serta meningkatkan keterlibatan sektor swasta
untuk memajukan negara-negara anggota ASEAN.
Singkatnya,
MEA berupaya untuk mengubah ASEAN menjadi satu wilayah yang memiliki pergerakan
barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal yang bebas (Rencana
Aksi Masyarakat Ekonomi ASEAN). Pelaksanaan MEA pada yang sedang berlangsung ini, diperkirakan akan meningkatkan aliran lulusan
universitas regional di antara negara-negara ASEAN. Misalnya para lulusan dari
negara Thailand dapat mencari pekerjaan di mana-mana negara ASEAN dan
sebaliknya.
PERANAN
INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ASEAN
Sampai
kini, negara-negara ASEAN masih mementingkan pengembangan sumber daya manusia
sebagai kunci pembangunan negara untuk memasuki era ekonomi yang berbasis
pengetahuan dan lingkungan pasar global. Negara-negara ASEAN ini percaya bahwa
perkembangan ekonomi mereka menghadapi tantangan baru dimana kepentingan ilmu
pengetahuan dan revolusi Information Communication Technologies (ICT)
menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada masa
sekarang
kini. Pendidikan tinggi dianggap sebagai hak asasi manusia dan semua masyarakat
ASEAN berhak mendapat pelajaran di bawah satu kebijakan umum yaitu Kualitas dan
Ekuitas dalam pendidikan untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Dari
aspek Pendidikan Tinggi, tujuan yang lebih luas dan strategis untuk memastikan
integrasi pendidikan dalam pembangunan ASEAN diberi prioritas. Fokus utama
pendidikan di kalangan negara-negara ASEAN adalah untuk memajukan dan
mengutamakan aspek pendidikan dan fokus dalam mewujudkan masyarakat yang
berpengetahuan, mencapai akses universal dalam pendidikan sekolah dasar,
mempromosikan pendidikan dan pengembangan anak usia dini serta meningkatkan
kesadaran kepada pemuda melalui pendidikan dan kegiatan untuk membangun
identitas ASEAN yang berbasis persahabatan dan kerjasama.
Pendidikan
tinggi mempunyai peran yang penting dalam mencapai visi
yang ditetapkan khususnya dalam merintis pasar tenaga kerja gratis. Sistem
pendidikan tinggi di antara negara-negara ASEAN perlu diperkuat demi
mengharmonisasikan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Institusi pendidikan
tinggi telah menciptakan mekanisme akreditasi yaitu Akreditasi Asia Pasifik dan
Komisi Sertifikasi (APACC) yang mampu menyelaraskan sistem pendidikan dan
sistem pelatihan yang melibatkan seluruh wilayah ASEAN. Sistem ini berperan
untuk mengakui dan mengesahkan lembaga Technical and Vocational Education (TVET)
melalui kerangka kerja yang berkualitas yang mampu mengelola mobilitas tenaga
kerja di kalangan negara-negara ASEAN.
Kekurangan
tenaga kerja terampil di kalangan negara-negara kawasan Asia Pasifik merupakan
salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial di mana institusi pendidikan tinggi
memainkan peran yang penting dalam meyelesaikan
masalah ini. Negara-negara Asia harus meningkatkan kualitas sistem pendidikan
untuk melahirkan lebih banyak lulusan yang terampil untuk memenuhi kebutuhan
pasar tenaga kerja saat ini. Institusi pendidikan tinggi juga harus memberi
lebih menekankan pendidikan teknik dan kejuruan demi mengatasi masalah lulusan
yang kurang berkepasaran akibat ketiadaan keterampilan yang dibutuhkan oleh
pasar kerja. Institusi pendidikan tinggi juga harus menciptakan lebih banyak
pertandingan berbentuk keterampilan seperti 'ASEAN Skills Competition'
demi meningkatkan pengembangan tenaga kerja yang akan turut berkontribusi
terhadap peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja di negara-negara ASEAN.
Peran
lembaga pendidikan tinggi di negara-negara ASEAN mencakup satu aspek yang
sangat besar di mana sistem pendidikan harus diintegrasikan sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan ekonomi saat ini demi
menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan terampil. Status pendidikan di
negara-negara ASEAN ini kini sedang dikaji oleh South East Asian Minister of Educational Organisation Regional Centre
for Higher Education and Development (SEAMEO
RIHED) dan Jaringan Universitas ASEAN (AUN)
untuk mewujudkan satu jaringan pendidikan yang terdiri atas Menteri-Menteri Pendidikan Negara ASEAN yang
khusus menangani kerjasama regional antara negara ASEAN dalam bidang pendidikan
tinggi seperti contoh kerjasama ini mahasiswa yang mengikuti kuliah
satu semester disalah satu negara Asean seperti, mahasiswa Indonesia belajar
satu semester di Singapore, dan satu semester di Thailand atau satu semester di
Filiphina, maka masing-masing kredit transfer mahasiswa akan diakui meski dari
lain Negara dan diakui ijazahnya[4].
PERKEMBANGAN
INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI DI NEGARA-NEGARA ASEAN
Sistem
pendidikan di negara-negara ASEAN berbeda di antara satu sama lain dimana
setiap lembaga pendidikan tinggi memiliki sistem pendidikan nasional yang
memiliki identitas yang khas sesuai kebutuhan dan kondisi saat negara tersebut
yang dikelola oleh Departemen Pendidikan masing-masing. Perkembangan sistem
pendidikan tinggi negara-negara ini berada pada tingkat yang berbeda antara
satu sama lain. Indonesia memiliki empat jenis lembaga pendidikan tinggi
seperti akademik, politeknik, sekolah tinggi serta lembaga dan universitas.
Indonesia menggunakan sistem informasi atau 'database' di mana setiap lembaga
pendidikan tinggi akan mengirim laporan secara online pada setiap pangkalan data ke sistem
data nasional. Ini memungkinkan tugas-tugas pemantauan dan evaluasi dilakukan
dengan mudah.
Negara
Brunei pula memiliki tiga jenis lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan
sertifikat, diploma dan sarjana. Salah satu sistem yang diperkenalkan di
Indonesia adalah pengenalan 'Discover Year' dimana setiap siswa
diwajibkan untuk mengikuti program berbasis komunitas atau pengalaman
internasional di luar lembaga pendidikan mereka untuk satu semester. Ini
memberi kesempatan kepada siswa-siswa tersebut untuk memulai bisnis baru jika
pelatihan praktis selama satu semester itu dilakukan dengan perusahaan atau
instansi tertentu.
Malaysia
pula memiliki dua jenis intitusi pendidikan tinggi yaitu lembaga yang
melibatkan universitas, politeknik, Pendidikan tinggi dan akademi sementara
lembaga swasta pula terdiri dari universitas swasta, Koleg/kampus swasta dan kampus universitas luar negeri.
Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat Rencana Pembangunan Pendidikan
Malaysia (2013-2025) dalam usaha mencapai aspirasi negara di mana rencana ini menjadi penyumbang
utama untuk pengembangan modal sosial dan ekonomi negara untuk membantu negara
bersaing dalam pasar kerja dan menciptakan generasi yang terampil sesuai dengan
kebutuhan pasar modal insan saat.
Negara
Myanmar pula memiliki misi untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu
melahirkan lebih banyak masyarakat berpengetahuan yang mampu menghadapi
tantangan pendidikan pada masa kini. Satu sistem pentaksiran baru telah
diciptakan untuk membantu mengidentifikasi tingkat pengetahuan, kreativitas dan
kemampuan menganalisis siswa. Myanmar juga turut menitikberatkan lebih banyak
kegiatan penelitian dilakukan di tingkat pendidikan tinggi dan tidak hanya
mengutamakan pengetahuan teori dan ujian saja. Berbeda dengan Myanmar, Vietnam
pula mulai melakukan berbagai reformasi khususnya dari aspek peningkatan mutu
program pendidikan dan teknik pengajaran, pengembangan tenaga pengajar dan
memperbanyak penelitian.
Thailand
pula memberi pemberatan dalam penghasilan lebih banyak anak didik
yang mampu bersaing dalam pasar internasional. Keberadaan 'Cooperative
Education' dan 'Work Integrated Learning for New Generation workforce'
menjadi jembatan penghubung di antara institusi pendidikan tinggi dan pasar
kerja negara Thailand. Sementara, Singapura berpegang kepada kebijakan
pendidikan bertaraf internasional dalam membentuk sistem pendidikan mereka.
Singapura mengundang lebih banyak universitas internasional untuk membuka lebih
banyak kampus di negara mereka. Sistem pendidikan di negara Cambodia pula hanya
berusia 30 tahun dan masih baru dibandingkan dengan negara-negara lain dan
memiliki pengaruh negara Perancis, Soviet dan Vietnam[5] (Nor Aishah Buang, 2015).
PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS
Pendidikan yang berkualitas merupakan
hal terpenting yang perlu disadari, sebab terciptanya kualitas manusia dan
kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika
pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan (Mutofin,1996: 24). Namun demikian, mutu pendidikan dan
kualitas Sumber Daya
manusia (SDM) di negara kita masih jauh
tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, terlebih jika dibandingkan
dengan negara-negara maju. Padahal, dengan adanya akselerasi arus globalisasi
dan semakin terbukanya pasar dunia saat ini,
Indonesia dihadapkan pada persaingan yang semakin luas dan ketat.
Ketidakmampuan Indonesia dalam
meningkatkan daya saing SDM secara nasional melalui pendidikan bermutu,
menyebabkan semakin terpuruknya posisi Indonesia dalam kancah persaingan
global. Menurut catatan UNDP tahun 2006, Human Development Index (HDI)
Indonesia hanya menduduki ranking 69 dari 104 negara. Adapun tahun 2007,
menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 177 negara. Penilaian yang
dilakukan oleh lembaga kependudukan dunia/UNDP tersebut menempatkan
Indonesia di posisi yang jauh lebih rendah dari Malaysia, Filipina, Vietnam,
Kamboja, bahkan Laos. Sementara berdasarkan Global Competitiveness Indeks
tahun 2008 menurut sumber Bank Dunia 2009, Indonesia berada di peringkat 54
dari 134 negara. Posisi ini masih di bawah lima negara ASEAN yang disebut di
atas. Untuk wilayah Asia, macan Asia Taiwan dan Singapore menempati urutan ke-5
dan 6. Sedangkan Jepang
pada urutan
ke-12. Sementara China dan India berada pada rangking 49 dan 50. Pada periode yang sama, kualitas sistem
pendidikan Indonesia juga berada pada peringkat 23.
Kualitas SDM dan daya saing bangsa erat kaitannya dengan
kualitas pendidikan nasional, sehingga untuk memperbaiki kondisi tersebut harus dijawab dengan meningkatnya mutu pendidikan dan profesionalisme pengelola pendidikan
(tenaga kependidikan, khususnya guru dan dosen),
serta profesionalisme LPTK yang melahirkan tenaga pendidik dan kependidikan.
Dalam menghadapi MEA ini, tidak
memberikan tawaran lain bagi Indonesia selain harus menghadapinya baik dalam
kondisi siap atau tidak siap. Hal ini menuntut perhatian dari semua sektor
terlebih sektor pendidikan yang menempati garda terdepan upaya pembangunan SDM
Indonesia. Pemberlakuan MEA menjadi momentum yang baik untuk melakukan
perbaikan-perbaikan pada sektor pendidikan Indonesia agar mampu menghasilkan
SDM yang memiliki daya saing tinggi.
TANTANGAN, HARAPAN DAN KEBIJAKAN
Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA), Bangsa
Indonesia seyogyanya optimis dan
tentunya harus dijadikan momentum
dan peluang emas untuk membangkitkan dan memajukan berbagai sektor pembangunan
infrastruktur, memajukan ekonomi, keamanan, pendidikan dan sosial budaya, dalam menyongsong masa
Masyarakat Ekonomi ASEAN,
Indonesia adalah
negara terkaya di dunia, hal ini dapat dilihat dari Sumber Daya Alam nya yang
melimpah ruah yang hampir semuanya masuk dalam “10 besar dunia” (Jangkung
Raharjo, 28 Oktober 2014). Dengan sumber daya alam tersebut seharusnya Indonesia
harus mampu bersaing dengan negara lainnya dengan harapan supaya dapat memanfaatkan
peluang terutama dengan menyiapkan lulusan yang siap mengisi pasar kerja di
kawasan ASEAN[6], maka Pendidikan
Tinggi perlu melakukan revitalisasi diri dan seyogyanya mampu
berdiri di garda terdepan dan harus terus memacu diri untuk pengembangan
pendidikan di tanah air yang tentunya diharapkan memiliki Pendidikan tingginya
yang berkualitas dan berdaya saing dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.
1.
Tantangan dan Solusi bagi Pendidikan
tinggi dalam menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
a.
Adanya
keterbatasan akses pendidikan tinggi dan mahalnya biaya pendidikan[7],
maka solusi Pemerintah
memberikan jaminan pendidikan dan sangatlah wajar jika
ada ide Jaminan Pendidikan Nasional (Jamdiknas), yang menuntut pemerintah
Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jaminan pendidikan gratis dan
berkualitas hingga sarjana (S1) kepada seluruh anak Indonesia.[8]
dan argumen tersebut bahwa jika alokasi anggaran pendidikan nasional yang
mencapai Rp 371 trilyun ditambah APBD dan alih subsidi BBM maka alokasi
anggaran tersebut dianggap cukup untuk menyelenggarakan Jamdiknas[9] dan Pendidikan tinggi berusaha mencari bantuan
beasiswa bail melalui lembaga pemerintah, swasta, donatur atau CSR (Corporate Social Responsibility) yang merupakan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab
perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar melakukan suatu kegiatan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan,
memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk
pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas
masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, paling tidak pendidikan tinggi mempunyai amal
usaha sendiri sendiri seperti Super Market, Rumah sakit dan lain sebagainya.
b.
Kurangnya penguasaan bahasa Asing, termasuk
bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi Internasional, walaupun
Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa ASEAN. bahasa Inggris sebagai alat komunikasi dalam menghadapi Pasar bebas Asean walaupun sudah diajarkan mulai dari
pendidikan dasar sampai Pendidikan tinggi bahkan ada kursusnya, namun minat dan
kemampuan generasi masih kurang untuk berusaha menguasai bahasa Asing, hal ini bukan bermaksud “membunuh” eksistensi bahasa
Indonesia, akan tetapi pada saat ini bahasa Inggris sangat instrumental untuk
meningkatkan mutu pendidikan[10], maka Pendidikan Tinggi dituntut agar mahasiswa dan alumninya
memililki kemampuan berbahasa dengan memberikan pelayanan berupa sarana
prasarana, aturan, materi ajar yang memadai khususnya dalam meningkatkan
kemampuan berbahasa.
c. Permasalahan yang lain adalah kemudahan dalam pengurusan visa kerja negara ASEAN sehingga anggota ASEAN dengan mudah bisa bekerja dan bersaing
dengan bangsa Indonesia sendiri, sehingga ini merupakan
tantangan bagi Pendidikan tinggi yang
belum mapan sebab akan terjadi persaingan tenaga kerja, maka Pendidikan
tinggi harus menyiapkan sumber daya manusia atau alumni yang memiliki keilmuan, kompeten,
profesional dan memiliki skill yang handal sesuai dengan
kebutuhan.
d. Tingginya jumlah pengangguran intelektual, semakin tinggi pendidikan
semakin rendah minat berwirausaha; para sarjana tidak dapat lagi hanya mengandalkan ijazah untuk
mencari kerja. Para sarjana juga harus memiliki kompetensi dan keterampilan
kerja dalam bentuk hard skill maupun soft skill yang baik agar terserap pasar kerja dengan cepat sebagaimana data dari Peluang kaum muda
berpendidikan di Indonesia untuk menganggur lebih besar dibandingkan yang
kurang berpendidikan. Meskipun demikian, kaum muda dengan latar belakang
pendidikan yang lebih tinggi cenderung mencari pekerjaan secara aktif, dan ini
mungkin terkait dengan lebih besarnya kemungkinan mereka untuk memenuhi
kriteria lowongan pekerjaan yang ditetapkan pengusaha di masa mendatang.
Sebagai perbandingan, pada Februari 2015 sekitar 17,9 persen kaum muda yang
menganggur menyatakan bahwa mereka sudah putus asa mencari pekerjaan sehingga
mereka dianggap sebagai pencari kerja yang sudah putus asa. Sebagian besar
penganggur terbuka yang putus asa memiliki latar belakang pendidikan Sekolah
Lanjutan tingkat Pertama (SLTP) atau lebih rendah, dan ini menunjukkan
pentingnya peran pendidikan bagi kalangan penduduk pengangguran. Secara umum,
situasi ini menegaskan pentingnya upaya untuk menunda masuknya kaum muda ke
dalam pasar tenaga kerja dan mendukung partisipasi mereka dalam dunia
pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja[11].
e.
Sumber daya manusia (SDM) yang
belum mumpuni solusinya berusaha menjadikan alumni sebagai tenaga kerja dengan memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang
tinggi, sebenarnya Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ini akan menjadi peluang untuk melakukan
ekspansi tenaga kerja ke negara ASEAN lainnya, maka peran Sumber daya manusia
(SDM) sangat menentukan dalam menghasilkan produk yang berkualitas. SDM menjadi satu
sektor jasa yang menjadi objek dalam pasar tunggal ASEAN. Tenaga kerja ahli dan
terampil akan memperoleh akses bebas mencari dan memasuki lapangan kerja dalam
kawasan negara-negara ASEAN oleh
sebab itu, perlu
upaya yang sistematis dilakukan oleh pendidikan tinggi untuk meningktkan
kualitas SDM dengan cara adanya keselarasan arah kegiatan dan topik tujuan Pendidikan Tinggi yang
sesuai dengan kebutuhan pengguna: masyarakat dan industri.
f.
Belum Terpenuhinya
8 Standar nasional Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan
pendidikan nasional yang bermutu,
maka sumber daya pengelola pendidikan bukan hanya seorang guru / dosen atau kepala sekolah/Kampus, melainkan semua
sumber daya yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan suatu satuan
pendidikan. rendahnya mutu dari SDM pengelola pendidikan secara praktis tentu dapat menghambat
keberlangsungan proses pendidikan yang berkualitas apalagi persaingan yang ketat dengan masuknya
sekolah atau kampus ASEAN ke Indonesia, seperti contoh Kampus UKM Malaysia akan
membuka kampus di Padang dan Riau, sehingga adaptasi dan sinkronisasi terhadap
berbagai program peningkatan kualitas pendidikan juga akan berjalan lamban[12].
untuk itu perlunya konsentrasi dan
maksimal dalam pengelolaan pendidikan sebab menyangkut dengan kerjasama negara
ASEAN contohnya dalam pertukaran siswa
dan mahasiswa, kualitas alumni, kesejahteraan tenaga
pendidik dan kependidikan, jenjang akademik, bantuan beasiswa atau sarana prasarana yang sesungguhnya telah
dipersiapkan oleh pemerintah atau donatur / CSR dan lain sebagainya, hal ini
sesuai dengan regulasi pengelolaan pendidikan yang mengacu pada UU no.20/2003 dan PP no 19/2005 tentang Standar nasional Pendidikan yang dalam pasal 49 tentang standar pengelolaan oleh satuan
pendidikan satuan pendidikan tinggi menerapkan pola otonomi perguruan tinggi yaitu Standar Kompetensi
Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana,
Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan Pendidikan.
a.
Kurangnya jejaring Pendidikan Tinggi dengan dunia usaha dan pemerintah dan negara ASEAN, maka solusinya Pendidikan
Tinggi harus melakukan kerjasama dalam berbagai hal yang terkait materi ajar
atau kurikulum dapat mengembangkan model-model
pembelajaran yang efektif, inovatif, dan relevan sehingga sesuai apa yang didapatkan di pendidikan tinggi bermanfaat bagi
dunia usaha.
b.
Masih kurangnya penelitian
berbasis inovasi yang dapat dikembangkan menjadi bisnis baru, dengan ini diharapkan pendidikan tinggi memiliki
anggaran penelitian sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, dengan demikian
akan timbul ide baru dalam bentuk produk atau jasa.
c.
Perlu dilakukan sinergi antara
perguruan tinggi serta lembaga pelatihan vokasional, agar apa yang dihasilkan
oleh lembaga pendidikan benar-benar sesuai dengan yang diperlukan oleh pasar
tenaga kerja. Hal ini akan mengurangi angka pengangguran, karena begitu lulus
dari perguruan tinggi langsung diserap oleh pasar.
Perguruan tinggi bisa menjadi pusat dan sekaligus penggerak inovasi dan aplikasi teknologi, serta sekaligus entrepreneurship dan technopreneurship. Perguruan tinggi bisa berinisiatif untuk mendorong kewirausahaan para mahasiwa, bekerja sama dengan pihak ketiga, atau juga perusahaan milik negara, untuk mendorong mereka berani merintis usaha baru.Sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi sendiri, harus pula meningkatkankesiapan dan daya saingnya karena akan ada kompetisi dengan negara-negara ASEAN yang lain. Ingat, pendidikan-pun sebagai sektor jasa harus benar-benar berkualitas dan berdaya saing
Perguruan tinggi bisa menjadi pusat dan sekaligus penggerak inovasi dan aplikasi teknologi, serta sekaligus entrepreneurship dan technopreneurship. Perguruan tinggi bisa berinisiatif untuk mendorong kewirausahaan para mahasiwa, bekerja sama dengan pihak ketiga, atau juga perusahaan milik negara, untuk mendorong mereka berani merintis usaha baru.Sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi sendiri, harus pula meningkatkankesiapan dan daya saingnya karena akan ada kompetisi dengan negara-negara ASEAN yang lain. Ingat, pendidikan-pun sebagai sektor jasa harus benar-benar berkualitas dan berdaya saing
2.
Peran Pemerintah dan Pendidikan
Tinggi
Peran Pemerintah Indonesia melalui Pendidikan
Tinggi hendaknya mempersiapkan segala hal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA) antara lain :
a.
Berusaha
tetap memberi kesempatan untuk bagi
generasi bangsa ini dalam meningkatan ilmu pengetahuan,
skill dan teknologi sehingga dapat
melahirkan tenaga kerja yang handal
dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut, disertai dengan pembekalan mental
kewirausahaan secara dini. Di mana persaingan akan semakin ketat dan tinggi.
Perusahaan akan mencari karyawan atau tenaga kerja yang benar benar bukan hanya
berpengalaman, namun juga akan mencari tenaga kerja yang mempunyai kemampuan
yang lengkap selain dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan
pekerjaannya.
b.
Diharapkan mempersiapkan pelaku usaha yang tangguh mengglobal baik kuantitas
maupun kualitasnya dengan kurikulum Pendidikan yang bermanfaat dan merubah
struktur pendidikan ke arah yang lebih profesional berikut akses pendukung
lainnya, seperti infrastruktur dasar maupun infrastruktur strategis serta
membentuk prilaku pasar yang berkearifan lokal.
c.
Tetap meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi
dengan memiliki kompetensi tersertifikasi dan professional dengan melakukan pembelajaran
yang dikembangkan dari setiap program dan jenjang harus juga terintegrasi
dengan dunia kerja yang berkaitan sehingga Pendidikan Tinggi dapat
mengembangkan kolaborasi ngdean banyak industri dengan banyak model.
d.
Mendukung inovasi dan produktivitas lebih menuntut untuk
dikembangkan daripada hanya sekadar membanggakan kekayaan alam tapi tidak
mengolahnya dengan bijaksana maka perlu manajer yang professional dan mempunyai tata kelola yang baik dan
benar.
e.
Terus
melanjutkan program beasiswa dalam pengiriman mahasiswa ke
luar negeri dengan memiliki target
capaian penambahan jumlah magister dan doktor secara nasional mampun
Internasional dalam meningkatkan kualiats sumber daya manusia,
dalam hal ini Kementrian Agama dan Kementrian Ristek dan pendidikan Tinggi sudah melaksanakan Program tersebut.
f.
Memberikan
fasiliats dan sarana prasarana serta Laboratorium dengan maksimal, seiring dengan
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pengujian, laboratorium juga
dituntut untuk memberikan jaminan mutu pengujian kepada customer, di samping
metodenya harus tervalidasi, terakreditasi ISO 17025:2005, menggunakan
teknologi terkini dan laboratorium juga dituntut untuk mengikuti uji
profisiensi secara berkala agar kompetensi laboratorium dapat terjaga mutunya sehingga Laboratorium
harus dapat memberikan nilai pengujian yang benar dan dapat diterima atau
diakui oleh pasar internasional dan pelaku industri dapat mengontrol mutu
produknya dengan melihat hasil dari nilai pengujian.
g.
Memperthankan
dan berusaha mampu membuat produk baru yang ada
agar dikemas dengan cara yang
berbeda. Ini menjadi penting dilakukan, seperti contoh batik, tas etnik Aceh, ataupun
kekhasan lain yang dimiliki oleh
bangsa Indonesia
dapat dipertahankan.
h.
Tetap melakukan
peningkatan sistim pelayanan yang akan memberikan
informasi tentang perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara secara berkala dan
juga menyediakan sistim online dan terintegrasi yang dapat mempermudah segala hal yang berkaitan dengan
dunia usaha, pekerjaan, bisnis dan lain lainnya. Sistim online dan terintegrasi
ini yang belum maksimal di miliki oleh negara Indonesia agar informasi yang
berhubungan dengan bisnis di negara tersebut tersedia secara lengkap dan bisa
di akses secara global baik oleh penduduk lokal dan para pengusaha serta
investor yang akan membuka bisnis di negara tersebut[13].
i.
Pemerintah memberikan
kesempatan kepada Pendidikan Tinggi untuk mengolah pendidikan atau program studi yang kurikulumnya berorientasi
pada dunia kerja, namun bukan
bermakna kurikulum sangat penting sebab permasalahan
pendidikan bukan terletak pada kurikulumnya yang paling penting, tetapi terletak pada sumber
manusia perlaksanaan. Berapa kalipun sering kurikulum diubah, tetapi bila tidak
diikuti peningkatan sumber manusia maka perubahan kurikulum tersebut tidak akan
mencapai hasil dan perubahan yang baik[14].
j.
Pemerintah Indonesia dan perguruan
tinggi harus melakukan Indonesia Incorporated, maksudnya, bekerja sama dengan dunia pendidikan dan industri harus bersatu
menghadapi MEA. Sekedar untuk diketahui BNSP baru melisensi sekitar 150
LSP. Hingga sampai 2019 harus melisensi sekitar 450 lagi
dari target 2019 sekitar 450 LSP. Selain memberikan sertifikasi pada tenaga kerja,
pemerintah juga tetap berkomitmen akan melisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) agar
bisa mencetak lebih banyak lagi tenaga kerja yang tersertifikasi.
Dari Penjelasan di atas, harapannya Pemerintah bekerjasama dengan
pendidikan tinggi harus berusaha meningkatkan kualitas
pendidikan yang dimulai dengan cara membangun kepercayaan / image / citra baik dosen
maupun karyawannya kepada masyarakat, adanya tata kelola institusi yang
disiplin, tranfaran dan accountable serta pemimpin yang
profesional dan selain itu harus memberikan perhatian terhadap peningkatan kualifikasi
pendidikan tenaga kerjanya yang
memiliki kualitas dan diakui oleh Negara ASEAN serta melakukan
revitalisasi kebijakan
pendidikan yang kemudian dapat mendukung ide penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bila perlu gratis hingga tingkat Pendidikan tinggi.
Kesimpulan
Berdasarkan paparan di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, Indonesia
harus optimis dan dapat dijadikan momentum dan peluang emas untuk membangkitkan dan
memajukan berbagai sektor khususnya
pendidikan maka Pendidikan tinggi mempunyai peran paling strategis dalam
menentukan pembangunan dan kemajuan bangsa dengan segera mengaktifkan sinergi
dalam satu kesatuan, visi, misi dan tujuan bersama dalam menghadapi Pasar Bebas
Asean sehingga diharapkan Pendidikan Tinggi sadar bahwa tuntutan persaingan sumber daya manusia maka
langkah yang dilakukan adalah bukan
sekedar sosialisasi, namun lebih diharapkan untuk memetakan persoalan yang
menyebabkan rendahnya daya saing dan langkah antisipatif mengatasinya sehingga
sumber daya manusia dari Pendidikan tinggi betul-betul dapat memenuhi kebutuhan
bagi negara ASEAN
Ada harapan-harapan yang dapat dilakukan oleh
Pemerintah bersama-sama dengan
pendidikan Tinggi dapat membantu dana, sarana prasarana dan memberikan
beasiswa kepada Pendidikan tinggi untuk
mendukung kuantitas dan kualitas pendidikan. Selain itu, juga perlu mendorong
serta mempermudah supaya kemitraan di antara institusi pendidikan di dalam
negeri dan luar negeri bisa terjalin dengan baik guna mendukung kemajuan sistem
pendidikan Indonesia dan menjadi fasilitator dalam kerjasama antar Lembaga Pendidikan Tinggi seperti studi banding sehingga mampu
menularkan dan mentransfer pengalaman pengelolaannya yang lebih rendah status
akreditasinya misalnya sehingga dapat saling membantu
dalam hal manajemen maupun sumber daya manusianya seperti kekurangan
dosen, terbatasnya sarana prasarana, kualitas dosen, rendahnya publikasi
ilmiah, dan penelitian, pengabdian
mansyarakat dan lainnya sehingga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia
menjadi berkualitas dan lebih baik dari negara-negara ASEAN lainnya. .
DAFTAR PUSTAKA
Adhe Nuansa Wibisono, Dilema AEC 2015 dan Reformasi Pendidikan Indonesia, peneliti
ASEAN di The Habibie Center Republika, 28 April 2014
Barizi A, 2009, Menjadi Guru Unggul, Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media
Antara News, 30 April 2014
Jangkung
Raharjo, 2014, Peningkatan Peran perguruan tinggi dalam
menghasilkan Technopreneur Muda Kreatif Secara Berkelanjutan, Techno Park
Bandung.
M.
Ihsan Dacholfany, 2015, Seminar
Internasional, Kesiapan Perguruan tinggi Dalam menghadapi Masyarakat ekonomi
ASEAN, STAIN Jurai Siwo Lampung.
M. Ihsan Dacholfany, 2013, Prosiding: Seminar Nasional, Peran Pendidikan Tinggi dalam Tajdid Ilmu
dan Peradaban : Revitalisasi Pendidikang Tinggi Dalam membangun Ilmu dan
Peradaban, Universitas Muhammadiyah Metro
M.
Ihsan Dacholfany, 2013, Prosiding: Seminar Nasional:
Peran Pendidikan Tinggi
dalam Tajdid Ilmu dan Peradaban : Revitalisasi Pendidikang Tinggi Dalam
membangun Ilmu dan Peradaban, UM Metro.
M.Ihsan Dacholfany, 2014,
Seminar Nasional: Tantangan
dan harapan Pendidikan Tinggi Yang Berdaya Saing, UM Metro.
M.Ihsan Dacholfany,
2015, Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama Melayu Nusantara (PAnTUMN
2015): Kontribusi Pemikiran dan Perjuangan imama Zarkasyi dalam memajukan
lembaga Pendidiikan, Malaysia.
Nor Aishah Buang, 2015, Peran Institusi Pendidikan tinggi
menghadapi masyakat Ekononomi ASEAN, STAIN Jurai Siwo Metro.
Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2014 - 2015: Memperkuat daya
saing dan produktivitas melalui pekerjaan layak/Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO.
http: Ria Anggriasari UNS, /triananur.wordpress.com),
http://formatnews, Transfer Kridit mahasiswa antara negara Negara ASEAN diakui,
[2] Makalah ini disampaikan
pada acara Wisuda STAI Bani Saleh Bekasi, Gedung al-Azhar, 29 febuari 2016
[4] http://formatnews,
Transfer Kridit mahasiswa antara negara
Negara ASEAN diakui, diakses tanggal 4 Januari 2016.
[5] Nor Aishah Buang, Seminar Internasional, 2015 Menyongsong
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Melalui Harmonisasi Bidang Pendidikan, Ekonomi dan Hukum Menuju
Kesejahteraan Masyarakat” , h.8
[6] Jangkung Raharjo, 2014, Peningkatan Peran perguruan tinggi dalam menghasilkan
Technopreneur Muda Kreatif Secara Berkelanjutan, Techno
Park Bandung, h.14
[7] M. Ihsan Dacholfany, 2015,
Seminar Internasional, Kesiapan Perguruan tinggi Dalam menghadapi Masyarakat
ekonomi ASEAN, h.7. .
[8] Adhe Nuansa Wibisono, Dilema AEC 2015 dan Reformasi Pendidikan Indonesia, peneliti ASEAN The Habibie Center Republika, 28 April 2014
[9] Antara News, 30 April
2014
[10] M.
Ihsan Dacholfany, 2013, Prosiding : Seminar Nasional, Peran Pendidikan Tinggi dalam Tajdid Ilmu dan Peradaban : Revitalisasi
Pendidikang Tinggi Dalam membangun Ilmu dan Peradaban, h.57.
[11] Tren
ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2014 - 2015: Memperkuat daya saing dan
produktivitas melalui pekerjaan layak/Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO, h.34
[13] M.Ihsan Dacholfany, Seminar Nasional: Tantangan
dan harapan Pendidikan Tinggi Yang Berdaya Saing, UM Metro, 15November 2014
[14] M.Ihsan Dacholfany, Persidangan
Antarabangsa Tokoh Ulama Melayu Nusantara (PAnTUMN 2015): Kontribusi Pemikiran dan Perjuangan imama Zarkasyi dalam memajukan lembaga
Pendidiikan, Malaysia, 28 April 2015
